Aceh Mandiri

INDONESIA DARURAT DEMOKRASI Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Demokrasi seharusnya menjadi alat rakyat untuk mengontrol kekuasaan. Tetapi hari ini, yang terjadi justru sebaliknya: kekuasaan mulai mengontrol demokrasi. Rakyat masih datang ke TPS, partai masih ada, pemilu tetap dilaksanakan, tetapi substansi demokrasi perlahan melemah. Demokrasi tidak cukup hanya dengan pemilu lima tahunan. Demokrasi hidup jika ada kebebasan berpikir, keberanian mengkritik, transparansi anggaran, penegakan hukum yang adil, dan kesempatan yang sama bagi rakyat untuk menentukan arah negara. Yang berbahaya hari ini bukan ketika rakyat berbeda pilihan. Yang berbahaya adalah ketika rakyat kehilangan kemampuan untuk mengawasi kekuasaan karena dibanjiri pencitraan, propaganda, politik uang, fanatisme tokoh, dan ketakutan sosial. Gejala Indonesia Darurat Demokrasi 1. Politik Mulai Dikuasai Oligarki Biaya politik semakin mahal. Akibatnya, kekuasaan lebih mudah dikuasai pemilik modal dibanding rakyat biasa. Orang baik ...

BAGAIMANA PEMIMPIN DZALIM DALAM NEGARA DEMOKRASI Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Ketika Kekuasaan Menjauh dari Amanah Rakyat Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan bukan milik pribadi, keluarga, kelompok, ataupun partai politik. Kekuasaan berasal dari rakyat dan hanya dititipkan sementara melalui konstitusi serta pemilu. Karena itu, jabatan dalam demokrasi bukan kedudukan untuk dipuja seperti raja di masa lalu. Jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat. Namun masalah terbesar dalam demokrasi modern adalah: ketika pemimpin mulai lupa bahwa dirinya hanyalah pelayan rakyat. Mereka hidup dalam: kemewahan, pengawalan, fasilitas, dan kenyamanan kekuasaan, sementara sebagian rakyat: hidup sulit, kehilangan pekerjaan, kesulitan pendidikan, listrik bermasalah, harga kebutuhan naik, dan keadilan terasa jauh. Di sinilah rakyat mulai bertanya: “Apakah ini masih kepemimpinan yang amanah, atau sudah berubah menjadi kedzaliman politik?” Arti Dzalim Dalam Kepemimpinan Dzalim bukan hanya me...

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Tulisan ini hanya dipahami oleh rakyat yang sadar dan punya nalar untuk membangun hidup setara bagi semua rakyat. Bagi mereka yang bernalar politik demokrasi palsu yang membodohi rakyat pasti terganggu dengan tulisan ini. Tapi tidak masalah, karena suatu saat rakyat akan sampai pada tahapan sebagaimana saya tuliskan hari ini, walau sekarang mereka bisa aja menganggap sampah karena masih percaya pada pemimpin propagandus. Latar Belakang Demokrasi bukan sekadar pemilu, baliho, atau perebutan kursi kekuasaan. Demokrasi sejatinya adalah sistem untuk menghadirkan manusia yang layak memimpin dan melayani rakyat. Karena itu, rakyat tidak hanya membutuhkan pemimpin yang populer, tetapi pemimpin yang: cerdas, berkarakter, punya keberanian moral, mampu berpikir jauh, dan mampu menerima kritik. Sebab memimpin daerah atau negara tidak sama dengan memimpin kelompok kecil. Pembahasan Pemimpin tidak mungkin bertanya setiap saat ketika menghadapi persoalan besar. Pada akhi...

Ketika Panglima Perang Dijadikan Alat Kontrol Politik Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Ketua Presidium Aceh Bangkit Perdamaian Aceh melalui Helsinki Agreement adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah modern Indonesia. Konflik bersenjata puluhan tahun akhirnya berhenti, dan Aceh diberi ruang khusus melalui otonomi serta reintegrasi politik. � Wikipedia + 1 Namun setelah konflik selesai, muncul persoalan baru yang jarang dibahas secara jujur: Apakah para mantan panglima perang dibesarkan untuk membangun Aceh, atau justru dipelihara sebagai alat politik agar rakyat tetap mudah dikendalikan? Ini pertanyaan penting. Karena dalam banyak daerah bekas konflik di dunia, kekuatan bersenjata yang berubah menjadi kekuatan politik sering menghadapi dua jalan: 1. Menjadi pemimpin pembangunan. 2. Berubah menjadi simbol fanatisme politik. Di Aceh, sebagian rakyat mulai melihat adanya gejala bahwa tokoh-tokoh tertentu dibesarkan bukan karena kapasitas pemerintahan modern, melain...

Selama bertahun-tahun rakyat Aceh hidup dalam suasana politik yang penuh janji, strategi, dan perebutan kekuasaan. Namun setelah berbagai pemilu dan pergantian kekuasaan terjadi, pertanyaan besar mulai muncul di tengah masyarakat: mengapa kehidupan rakyat tidak berubah secara signifikan meskipun demokrasi terus berjalan? Masalah utama bukan sekadar siapa yang menang atau kalah dalam politik, tetapi bagaimana politik dijalankan. Ketika politik lebih banyak dipakai sebagai alat siasat untuk merebut kekuasaan dibandingkan alat untuk membangun rakyat, maka demokrasi perlahan kehilangan maknanya. Politik Menjadi Permainan Strategi Kekuasaan Dalam praktiknya, banyak partai politik — baik lokal maupun nasional — lebih sibuk membangun strategi memenangkan pemilu daripada membangun kualitas masyarakat. Rakyat dijadikan objek mobilisasi suara, bukan subjek pembangunan politik. Menjelang pemilu, masyarakat dibanjiri slogan, janji, simbol perjuangan, dan pencitraan. Namun setelah kekuasaan dip...

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Dalam masyarakat yang lama hidup dalam konflik politik, perang, atau dominasi kelompok tertentu, rakyat sering dibentuk untuk berpikir sempit. Pilihan politik akhirnya hanya berputar: si A atau si B, kelompok ini atau kelompok itu, tokoh lama atau tokoh lama lainnya. Akibatnya, rakyat tidak lagi menilai: gagasan, kemampuan, moral, sistem, dan masa depan. Tetapi hanya melihat: “dia kelompok siapa?” DEMOKRASI BUKAN MEMILIH TOKOH SECARA FANATIK Ketika seseorang dikritik, sebagian masyarakat langsung mencari tokoh lawannya. Misalnya: kalau tokoh ini dianggap gagal, maka pikiran langsung kembali ke tokoh lama. Padahal demokrasi bukan pertarungan dua nama saja. Demokrasi seharusnya membuka ruang: lahirnya pemimpin baru, gagasan baru, sistem baru, dan cara berpikir baru. Kalau rakyat hanya melihat pilihan dalam lingkaran elite lama, maka demokrasi akan berjalan di tempat. POLITIK KOTAK MEMBUAT RAKYAT KEHILANGAN IMAJINASI MASA DEPAN Bahaya terbesar politik bukan ha...

TAHUKAH POSISI RAKYAT DALAM NEGARA DEMOKRASI SEPERTI INDONESIA SEKARANG? Oleh : Tarmidin Syah Abubakar  (Political Thinker) Banyak rakyat masih salah memahami posisi dirinya dalam negara demokrasi. Sebagian masih berpikir seolah-olah rakyat adalah bawahan penguasa, bawahan pejabat, atau bahkan anak buah partai politik. Padahal dalam sistem demokrasi modern, posisi rakyat jauh lebih tinggi dari yang selama ini dibayangkan. RAKYAT ADALAH PEMILIK KEDAULATAN NEGARA Dalam demokrasi, negara bukan milik presiden. Negara bukan milik partai politik. Negara juga bukan milik kelompok tertentu. Negara adalah milik seluruh warga negara. Karena itu dalam konstitusi disebutkan: kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya: rakyatlah sumber kekuasaan, rakyat yang memberi mandat, rakyat yang memilih pemimpin, dan rakyat pula yang berhak mengawasi kekuasaan. PRESIDEN BUKAN RAJA Presiden dalam demokrasi hanyalah pejabat negara yang diberi amanah sementara oleh rakyat melalui pemilu. Presiden: bukan pe...