Aceh Mandiri

Ketika Rakyat Menjadi Penonton Pernyataan Gubernur Aceh yang menyebut BPMA seperti "anak durhaka" dalam polemik pengelolaan Blok Andaman menarik perhatian publik. Kalimat tersebut tentu memiliki makna politik yang kuat. Namun di balik itu, banyak rakyat Aceh justru tersenyum getir. Bukan karena persoalan ini lucu, melainkan karena rakyat merasa sedang menyaksikan episode baru dari sebuah cerita lama. Bagi sebagian masyarakat Aceh, kondisi ini mengingatkan pada Sandiwara Sinar Jeumpa. Para tokoh tampil di atas panggung dengan peran masing-masing. Ada yang kecewa, ada yang disalahkan, ada yang tampil sebagai pembela rakyat. Tetapi penonton memahami bahwa seluruh pemain berada dalam cerita yang sama. Pertanyaan yang Sulit Dihindari Ketika BPMA disebut sebagai "anak durhaka", muncul pertanyaan sederhana yang beredar di tengah masyarakat: Jika anaknya durhaka, siapa yang membesarkannya? Pertanyaan ini bukan serangan kepada siapa pun. Ini adalah pertanyaan logis...

Skenario: Jika Indonesia Menjadi Negara Federasi Penuh Pendahuluan Wacana tentang federalisme di Indonesia sering muncul dalam diskusi publik, terutama terkait ketimpangan pembangunan dan hubungan pusat–daerah. Namun, secara konstitusional, Indonesia saat ini adalah negara kesatuan. Republik Indonesia dibangun di atas prinsip integrasi nasional, tetapi dalam skenario hipotetis, bagaimana jika Indonesia berubah menjadi federasi penuh? Artikel ini membahas dampak strukturalnya secara analitis, bukan normatif. 1. Perubahan Fundamental: Dari Pusat ke Negara Bagian Dalam sistem federal penuh, Indonesia tidak lagi satu struktur administratif tunggal, tetapi akan terbagi menjadi: negara bagian atau republik regional masing-masing memiliki konstitusi lokal kewenangan legislatif sendiri Artinya: kekuasaan tidak lagi “didelegasikan”, tetapi “dibagi secara konstitusional” Ini adalah perubahan paling mendasar dibanding sistem sekarang. 2. Sistem Politik: Dua Lapisan Kedaulatan Dalam federalisme, a...

Pahami Pajak, Kenapa Negara Modern Milik Rakyat Pajak sering dipahami secara sempit oleh masyarakat sebagai uang yang dibayar ke kantor pajak atau kewajiban administratif negara. Padahal dalam sistem ekonomi modern, pajak jauh lebih luas: ia melekat dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan rakyat setiap hari. 🧠 PAJAK ITU TIDAK HANYA DI KANTOR PAJAK Ketika rakyat membeli kebutuhan sehari-hari, mereka sebenarnya sudah ikut menyumbang pajak kepada negara. Contohnya sederhana: Saat membeli beras, gula, kopi, atau rokok → ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Saat produk itu diproduksi → sudah ada pajak produksi, distribusi, dan perizinan usaha Saat toko menyewa tempat → ada pajak bumi dan bangunan atau pajak lokasi usaha Saat barang berpindah tangan dari produsen ke konsumen → ada rangkaian pajak tidak langsung di dalam harga Artinya: hampir semua konsumsi rakyat sudah mengandung pajak di dalamnya. ☕🚬 BAHKAN HAL KECIL PUN SUDAH PAJAK Rakyat sering tidak sadar bahwa: kopi yang diminum gu...

(Refleksi Sosial dari Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas) Oleh : Tarmidinsyah Abubakar ABSTRAK Tulisan ini membahas kesenjangan antara narasi kekayaan sumber daya alam dengan realitas kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Fokus kajian berada di Desa Ampeh, Kecamatan Tanah Luas, wilayah yang berada di sekitar bekas operasi industri migas oleh ExxonMobil. Fenomena migrasi anak muda ke luar negeri serta meningkatnya remitansi keluarga menjadi indikator penting bahwa sistem ekonomi lokal belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja produktif. Di sisi lain, anak muda justru menunjukkan daya juang dan kontribusi nyata bagi keluarga di kampung halaman. 1. NARASI KEKAYAAN DAN REALITAS DI LAPANGAN Dalam banyak diskursus pembangunan, suatu daerah sering digambarkan kaya sumber daya dan memiliki potensi besar. Namun di banyak wilayah, termasuk Desa Ampeh, narasi tersebut tidak selalu sejalan dengan kondisi kehidupan masyarakat. Masyarakat masih menghadapi keterbatasan ekonomi, lapangan kerja ya...

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Perdebatan tentang sistem federal di Indonesia sebenarnya bukan hal baru. Sejak awal reformasi, gagasan ini terus muncul sebagai alternatif untuk memperbaiki ketimpangan pembangunan, birokrasi yang terlalu sentralistik, dan lemahnya kemandirian daerah. Namun sayangnya, istilah “federal” sering langsung dicurigai seolah identik dengan upaya memecah negara. Padahal di banyak negara maju, sistem federal justru menjadi fondasi kekuatan nasional. Lihat saja negara-negara federal yang justru menjadi kekuatan ekonomi dan demokrasi dunia: Amerika Serikat Dengan sistem federal, setiap negara bagian memiliki kewenangan besar mengatur ekonomi, pendidikan, hingga investasi daerahnya sendiri. Jerman Negara bagian di Jerman memiliki kekuatan administrasi dan ekonomi yang sangat maju sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota. Australia Wilayah-wilayah di Australia mampu berkembang sesuai karakter geografis dan potensi ekonominya masing-masing. ...

Oleh : Tarmidin Syah Abubakar Revisi UUPA memang penting, terutama terkait dana otsus, kewenangan Aceh, dan penguatan posisi politik Aceh dalam NKRI. Namun rakyat Aceh juga harus melihat lebih jauh bahwa kesejahteraan tidak otomatis lahir hanya karena revisi aturan. Aceh selama ini sudah menerima dana otsus sangat besar. Pertanyaan utamanya bukan hanya “berapa tambahan kewenangan dan anggaran?”, tetapi: “Apakah pengelolaannya benar-benar berpihak kepada rakyat?” Karena itu, DPR RI asal Aceh seharusnya tidak berhenti pada narasi revisi UUPA semata. Ada pekerjaan yang jauh lebih besar dan lebih menentukan masa depan rakyat Aceh. 1. Memastikan Transparansi Total Dana Otsus Selama bertahun-tahun rakyat sulit mengetahui secara rinci: ke mana dana otsus digunakan, siapa penerima manfaat terbesar, proyek mana yang berhasil, dan mana yang gagal. DPR RI asal Aceh harus mendorong sistem transparansi digital terbuka agar rakyat bisa mengawasi penggunaan uang rakyat secara langsung. K...

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Kekuasaan tidak hanya berdiri di atas jabatan dan hukum. Kekuasaan juga berdiri di atas kepercayaan rakyat. Ketika trust sosial antara masyarakat dan pemimpin mulai runtuh, maka apa pun yang disampaikan pemerintah perlahan kehilangan makna di mata rakyat. Pidato tidak lagi menghadirkan harapan. Program tidak lagi membangkitkan keyakinan. Dan setiap pernyataan pemimpin mulai berubah menjadi bahan sindiran serta olokan sosial. Inilah tanda paling berbahaya dalam kehidupan demokrasi: bukan sekadar kritik, tetapi hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap arah kepemimpinan. Di banyak negara maju, legitimasi moral sering dianggap lebih penting daripada sekadar mempertahankan jabatan. Ketika pemimpin merasa dirinya tidak lagi mampu memulihkan kepercayaan rakyat, sebagian memilih mundur demi menjaga stabilitas sosial dan kehormatan demokrasi. Mereka memahami bahwa kekuasaan bukan hanya soal bertahan di kursi, tetapi tentang menjaga amanah publik. Karena me...

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Hari ini masyarakat mulai lelah melihat demokrasi yang terus dipenuhi janji, pencitraan, dan perebutan kekuasaan. Banyak orang bertanya: mengapa negeri yang kaya sumber daya masih sulit melahirkan kepemimpinan besar? Mengapa rakyat terus berharap perubahan, tetapi yang muncul justru konflik politik, kelompok elite, dan perebutan pengaruh? Jawabannya mungkin pahit: masalah terbesar kita bukan kekurangan pemimpin. Masalah terbesar kita adalah kekurangan orang yang benar-benar memahami arti memimpin. PARTAI BERBICARA DEMOKRASI, TAPI ORGANISASINYA MASIH FEODAL Demokrasi seharusnya melahirkan budaya: musyawarah, keterbukaan, kritik, dan penghormatan terhadap kemampuan. Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya. Banyak organisasi politik masih dibangun dengan pola feodal: keputusan terpusat pada figur, loyalitas lebih penting daripada kualitas, kritik dianggap ancaman, dan kader takut berbeda pendapat. Akibatnya, partai politik kehilangan...

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar Demokrasi tidak hanya diuji saat pemilu berlangsung. Demokrasi juga diuji di dalam tubuh partai politik itu sendiri. Jika dalam organisasi politik: kritik dianggap ancaman, kader takut berbeda pendapat, keputusan hanya bergantung pada satu figur, dan loyalitas lebih penting daripada kualitas, maka demokrasi sedang kehilangan ruhnya sejak dari dalam. Partai politik seharusnya menjadi sekolah demokrasi bagi rakyat. Di sanalah kader belajar: musyawarah, etika kekuasaan, menghargai perbedaan, dan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok. Namun ketika partai berubah menjadi organisasi yang terlalu berpusat pada figur, maka perlahan muncul budaya politik yang kaku dan tertutup. Akibatnya, kader lebih sibuk menjaga kekuasaan daripada memperjuangkan kualitas kepemimpinan. Padahal rakyat tidak membutuhkan politik yang penuh pemujaan tokoh. Rakyat membutuhkan: kejujuran, kemampuan bekerja, keberanian menerima kritik, dan p...