PEMIMPIN DZALIM DALAM NEGARA DEMOKRASI
BAGAIMANA PEMIMPIN DZALIM DALAM NEGARA DEMOKRASI
Oleh :
Tarmidinsyah Abubakar
Ketika Kekuasaan Menjauh dari Amanah Rakyat
Dalam sistem demokrasi seperti Indonesia, kekuasaan bukan milik pribadi, keluarga, kelompok, ataupun partai politik.
Kekuasaan berasal dari rakyat dan hanya dititipkan sementara melalui konstitusi serta pemilu.
Karena itu, jabatan dalam demokrasi bukan kedudukan untuk dipuja seperti raja di masa lalu.
Jabatan adalah amanah untuk melayani rakyat.
Namun masalah terbesar dalam demokrasi modern adalah: ketika pemimpin mulai lupa bahwa dirinya hanyalah pelayan rakyat.
Mereka hidup dalam:
kemewahan,
pengawalan,
fasilitas,
dan kenyamanan kekuasaan,
sementara sebagian rakyat:
hidup sulit,
kehilangan pekerjaan,
kesulitan pendidikan,
listrik bermasalah,
harga kebutuhan naik,
dan keadilan terasa jauh.
Di sinilah rakyat mulai bertanya:
“Apakah ini masih kepemimpinan yang amanah, atau sudah berubah menjadi kedzaliman politik?”
Arti Dzalim Dalam Kepemimpinan
Dzalim bukan hanya memukul atau membunuh rakyat.
Dzalim juga bisa berbentuk:
penyalahgunaan kekuasaan,
pembiaran penderitaan rakyat,
korupsi,
ketidakadilan,
kebohongan politik,
manipulasi hukum,
dan hidup mewah di atas kesusahan masyarakat.
Karena inti kedzaliman adalah:
menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Uang rakyat dipakai untuk kepentingan elite.
Kekuasaan dipakai menjaga kelompok sendiri.
Kritik dianggap ancaman.
Penjilat dipelihara.
Orang jujur disingkirkan.
Itulah awal rusaknya moral negara.
Demokrasi Tanpa Moral Akan Melahirkan Penguasa Rakus
Konstitusi demokrasi memang memberi kekuasaan melalui pemilu.
Tetapi pemilu saja tidak cukup melahirkan pemimpin baik.
Karena demokrasi tanpa moral hanya akan melahirkan:
politik uang,
propaganda,
pencitraan,
fanatisme tokoh,
dan perebutan kekuasaan.
Akibatnya rakyat hanya dijadikan alat lima tahunan.
Setelah kekuasaan didapatkan:
janji dilupakan,
kritik dimusuhi,
rakyat dibungkam secara halus,
dan pejabat sibuk mempertahankan jabatan.
Padahal dalam demokrasi sehat:
pemimpin harus siap dikritik.
Karena kritik adalah alarm moral kekuasaan.
Ulama dan Tanggung Jawab Moral
Di sinilah peran ulama menjadi sangat penting.
Ulama bukan sekadar membaca doa di depan penguasa.
Ulama memiliki tanggung jawab moral:
membela keadilan,
membela rakyat tertindas,
mengingatkan penguasa,
dan berkata benar di hadapan kekuasaan.
Karena bila ulama hanya dekat dengan penguasa tetapi diam melihat ketidakadilan, maka agama bisa berubah hanya menjadi alat legitimasi politik.
Padahal tugas moral agama bukan melindungi kekuasaan, tetapi menjaga kebenaran dan keadilan.
Maka ulama harus mampu membedakan:
mana pemimpin yang amanah,
mana pemimpin yang mulai dzalim,
mana yang benar-benar bekerja untuk rakyat,
dan mana yang hanya menjaga kekuasaan kelompoknya.
Tanda Pemimpin Mulai Dzalim
Rakyat harus mulai sadar bahwa kedzaliman modern kadang hadir secara halus.
Indikatornya antara lain:
rakyat makin susah, elite makin mewah,
kritik dianggap permusuhan,
hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas,
uang negara bocor,
pejabat sibuk pencitraan,
orang jujur disingkirkan,
penjilat dipelihara,
dan rakyat hanya diingat saat pemilu.
Ketika semua itu dianggap normal, maka sesungguhnya demokrasi sedang sakit.
Kesimpulan
Negara demokrasi tidak akan rusak hanya karena oposisi atau kritik rakyat.
Negara justru rusak ketika:
kekuasaan kehilangan moral,
ulama takut berkata benar,
rakyat tidak memahami haknya,
dan pejabat merasa dirinya seperti raja.
Pemimpin boleh dipilih melalui konstitusi, tetapi legitimasi moral tetap ditentukan oleh keadilan dan keberpihakannya kepada rakyat.
Karena sejarah selalu mengingat satu hal:
Pemimpin yang dicintai rakyat hidup sederhana bersama rakyatnya.
Sedangkan pemimpin yang dzalim biasanya sibuk mempertahankan kekuasaan sampai lupa bahwa jabatan hanyalah sementara.
