Politik Fanatisme Tokoh dan Masa Depan Aceh

Ketika Panglima Perang Dijadikan Alat Kontrol Politik

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Ketua Presidium Aceh Bangkit

Perdamaian Aceh melalui Helsinki Agreement adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah modern Indonesia. Konflik bersenjata puluhan tahun akhirnya berhenti, dan Aceh diberi ruang khusus melalui otonomi serta reintegrasi politik. �

Wikipedia + 1

Namun setelah konflik selesai, muncul persoalan baru yang jarang dibahas secara jujur:

Apakah para mantan panglima perang dibesarkan untuk membangun Aceh, atau justru dipelihara sebagai alat politik agar rakyat tetap mudah dikendalikan?

Ini pertanyaan penting.

Karena dalam banyak daerah bekas konflik di dunia, kekuatan bersenjata yang berubah menjadi kekuatan politik sering menghadapi dua jalan:

1. Menjadi pemimpin pembangunan.

2. Berubah menjadi simbol fanatisme politik.

Di Aceh, sebagian rakyat mulai melihat adanya gejala bahwa tokoh-tokoh tertentu dibesarkan bukan karena kapasitas pemerintahan modern, melainkan karena sejarah konflik dan pengaruh emosional terhadap massa.

Padahal demokrasi sehat seharusnya membangun:

kualitas,

kemampuan,

pendidikan,

visi ekonomi,

dan sistem kaderisasi.

Bukan sekadar romantisme masa lalu.

Dari Perjuangan Bersenjata ke Perjuangan Politik

Setelah MoU Helsinki, Gerakan Aceh Merdeka bertransformasi dari gerakan bersenjata menjadi kekuatan politik. Penelitian akademik menjelaskan bahwa perjuangan GAM berubah dari konflik militer menuju perjuangan melalui partai politik dan kekuasaan daerah. �

Jim + 1

Transformasi ini sebenarnya peluang besar.

Mantan kombatan bisa:

membangun ekonomi rakyat,

memperkuat pendidikan,

memperbaiki tata kelola pemerintahan,

dan menciptakan generasi pemimpin baru.

Tetapi masalah muncul ketika:

sejarah perjuangan dijadikan alat legitimasi permanen,

kritik dianggap penghinaan,

dan rakyat diarahkan menjadi pengikut fanatik.

Di sinilah demokrasi mulai kehilangan kualitas.

Fanatisme Tokoh Membunuh Kaderisasi

Salah satu kerusakan paling besar dari politik fanatisme adalah matinya kaderisasi.

Ketika rakyat terus diajarkan:

“yang penting tokohnya,”

“yang penting bekas panglima,”

“yang penting simbol perjuangan,”

maka perlahan masyarakat berhenti menilai:

kemampuan kerja,

kapasitas berpikir,

integritas,

dan kualitas kepemimpinan.

Akibatnya:

Orang cerdas sulit naik,

profesional dijauhkan,

dan jabatan lebih ditentukan kedekatan kelompok daripada kemampuan.

Akhirnya daerah berjalan lambat.

Padahal Aceh menerima kekhususan dan dana besar pasca damai. Banyak penelitian reintegrasi juga menunjukkan bahwa tantangan Aceh bukan hanya ekonomi, tetapi juga politik, sosial, dan kualitas kelembagaan demokrasi. �

Journals of Universitas Negeri Semarang + 2

Apakah Ini Kesalahan Mantan Panglima Saja?

Tidak sesederhana itu.

Ada kemungkinan sebagian elit nasional juga merasa lebih nyaman menghadapi tokoh yang kuat secara simbolik tetapi lemah dalam pembangunan sistem.

Kenapa?

Karena rakyat yang fanatik terhadap figur:

lebih mudah diarahkan,

lebih mudah dipolarisasi,

dan lebih sibuk membela tokoh daripada mengawasi kebijakan.

Akibatnya:

transparansi lemah,

pengawasan rakyat melemah,

dan demokrasi berubah menjadi loyalitas kelompok.

Dalam kondisi seperti itu, rakyat sering dijadikan penonton.

Mereka hanya diminta:

memilih,

bersorak,

dan membela simbol.

Tetapi tidak dididik memahami:

anggaran,

tata kelola,

pembangunan ekonomi,

pendidikan,

dan masa depan SDM.

Bahaya Politik Emosional

Politik emosional sangat kuat di daerah bekas konflik.

Karena luka sejarah membuat masyarakat mudah tersentuh oleh:

simbol perjuangan,

identitas,

dan narasi pengorbanan.

Tetapi jika emosi terus dipelihara tanpa pendidikan politik, maka masyarakat bisa terjebak dalam:

ketergantungan tokoh,

budaya takut mengkritik,

dan kemiskinan intelektual politik.

Padahal pemimpin besar bukan yang membuat rakyat tergantung kepadanya.

Pemimpin besar adalah yang membuat rakyat:

lebih cerdas,

lebih mandiri,

dan berani melahirkan pemimpin baru yang lebih baik.

Perdamaian Harus Melahirkan Kualitas

Perdamaian Aceh seharusnya menjadi pintu menuju:

kebangkitan SDM,

ekonomi modern,

pemerintahan profesional,

dan politik berbasis kapasitas.

Bukan sekadar pergantian elite.

Karena kalau tidak, maka konflik hanya berubah bentuk:

dari perang senjata menjadi perang kepentingan,

dari konflik hutan menjadi konflik kekuasaan,

dan rakyat tetap tidak menikmati hasil perjuangan.

Kesimpulan

Menghormati mantan panglima perang adalah hal wajar dalam sejarah konflik.

Tetapi menjadikan mereka simbol yang tidak boleh dikritik adalah kesalahan demokrasi.

Aceh tidak boleh dibangun hanya dengan romantisme perjuangan.

Aceh harus dibangun dengan:

ilmu,

kapasitas,

transparansi,

kaderisasi,

dan keberanian rakyat mengawasi kekuasaan.

Karena masa depan bangsa tidak boleh bergantung pada fanatisme terhadap tokoh, tetapi pada kualitas sistem dan kecerdasan rakyatnya.

*****