Revisi UUPA Bukan Satu-Satunya Jalan Kesejahteraan Aceh

Oleh -


Oleh : Tarmidin Syah Abubakar

Revisi UUPA memang penting, terutama terkait dana otsus, kewenangan Aceh, dan penguatan posisi politik Aceh dalam NKRI. Namun rakyat Aceh juga harus melihat lebih jauh bahwa kesejahteraan tidak otomatis lahir hanya karena revisi aturan.

Aceh selama ini sudah menerima dana otsus sangat besar. Pertanyaan utamanya bukan hanya “berapa tambahan kewenangan dan anggaran?”, tetapi: “Apakah pengelolaannya benar-benar berpihak kepada rakyat?”

Karena itu, DPR RI asal Aceh seharusnya tidak berhenti pada narasi revisi UUPA semata. Ada pekerjaan yang jauh lebih besar dan lebih menentukan masa depan rakyat Aceh.

1. Memastikan Transparansi Total Dana Otsus

Selama bertahun-tahun rakyat sulit mengetahui secara rinci:

  • ke mana dana otsus digunakan,
  • siapa penerima manfaat terbesar,
  • proyek mana yang berhasil,
  • dan mana yang gagal.

DPR RI asal Aceh harus mendorong sistem transparansi digital terbuka agar rakyat bisa mengawasi penggunaan uang rakyat secara langsung.

Karena tanpa pengawasan, sebesar apa pun dana otsus akan habis tanpa dampak nyata.

2. Mengawal Investasi dan Lapangan Kerja

Aceh tidak boleh terus bergantung pada dana otsus.

DPR RI Aceh harus serius memperjuangkan:

  • hilirisasi sumber daya alam,
  • kawasan industri,
  • pelabuhan internasional,
  • energi,
  • pertanian modern,
  • perikanan,
  • dan investasi yang membuka lapangan kerja besar bagi anak muda Aceh.

Karena kesejahteraan lahir dari ekonomi produktif, bukan hanya distribusi anggaran pemerintah.

3. Mengawal Migas dan Kekayaan Alam Aceh

Banyak rakyat merasa Aceh kaya sumber daya, tetapi rakyat tetap miskin.

DPR RI Aceh harus berani memperjuangkan:

  • pembagian hasil yang lebih adil,
  • pengelolaan migas yang transparan,
  • perlindungan lingkungan,
  • dan prioritas tenaga kerja lokal.

Jangan sampai Aceh kaya di atas kertas tetapi rakyat hanya menjadi penonton.

4. Menguatkan Pendidikan dan SDM

Aceh tidak cukup hanya membangun gedung.

Yang jauh lebih penting:

  • kualitas sekolah,
  • beasiswa,
  • pelatihan teknologi,
  • penguatan universitas,
  • dan penciptaan generasi yang mampu bersaing secara nasional maupun global.

Karena masa depan Aceh ditentukan oleh kualitas manusianya.

5. Mengawasi Pemerintah Aceh Secara Kritis

Fungsi utama wakil rakyat bukan hanya berbicara di media, tetapi mengawasi kekuasaan.

DPR RI Aceh harus berani:

  • mengkritik kebijakan yang merugikan rakyat,
  • menolak pemborosan,
  • menolak proyek pencitraan,
  • dan memastikan anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat kecil.

Kalau pengawasan lemah, maka revisi UUPA pun bisa kehilangan makna.

6. Menjaga Substansi MoU Helsinki dan Kekhususan Aceh

Yang paling penting bukan sekadar perubahan pasal, tetapi menjaga semangat perdamaian dan martabat Aceh.

Jangan sampai revisi UUPA justru melemahkan kewenangan Aceh atau membuka ruang kompromi politik yang merugikan rakyat.

Karena UUPA bukan hanya dokumen hukum, tetapi bagian dari sejarah perjuangan dan perdamaian Aceh.

Penutup

Rakyat Aceh perlu berpikir lebih jauh daripada sekadar euforia revisi UUPA.

Karena kesejahteraan tidak lahir hanya dari perubahan aturan, tetapi dari:

  • pemerintahan yang bersih,
  • pengawasan yang kuat,
  • ekonomi yang produktif,
  • dan keberanian politik membela kepentingan rakyat.

Jika tidak, revisi UUPA hanya akan menjadi kemenangan politik elit, sementara rakyat tetap menghadapi persoalan yang sama dari tahun ke tahun.