PARTAI POLITIK BERBICARA DEMOKRASI, TAPI ORGANISASINYA MASIH FEODAL, KITA TIDAK KEKURANGAN PEMIMPIN, KITA KEKURANGAN ORANG YANG PAHAM MEMIMPIN

Oleh -

Oleh : Tarmidinsyah Abubakar

Hari ini masyarakat mulai lelah melihat demokrasi yang terus dipenuhi janji, pencitraan, dan perebutan kekuasaan.

Banyak orang bertanya: mengapa negeri yang kaya sumber daya masih sulit melahirkan kepemimpinan besar?

Mengapa rakyat terus berharap perubahan, tetapi yang muncul justru konflik politik, kelompok elite, dan perebutan pengaruh?

Jawabannya mungkin pahit: masalah terbesar kita bukan kekurangan pemimpin.

Masalah terbesar kita adalah kekurangan orang yang benar-benar memahami arti memimpin.

PARTAI BERBICARA DEMOKRASI, TAPI ORGANISASINYA MASIH FEODAL

Demokrasi seharusnya melahirkan budaya:

  • musyawarah,
  • keterbukaan,
  • kritik,
  • dan penghormatan terhadap kemampuan.

Tetapi yang sering terjadi justru sebaliknya.

Banyak organisasi politik masih dibangun dengan pola feodal:

  • keputusan terpusat pada figur,
  • loyalitas lebih penting daripada kualitas,
  • kritik dianggap ancaman,
  • dan kader takut berbeda pendapat.

Akibatnya, partai politik kehilangan fungsi sebagai sekolah demokrasi.

Padahal partai seharusnya menjadi tempat rakyat belajar:

  • etika kekuasaan,
  • kedewasaan politik,
  • tanggung jawab sosial,
  • dan cara membangun negara secara sehat.

Jika dalam organisasi saja demokrasi tidak hidup, maka sulit berharap demokrasi akan sehat ketika mereka memegang kekuasaan negara.

Karena budaya organisasi akhirnya ikut membentuk cara memimpin negara.

Ketika politik hanya berputar di sekitar figur dan kelompok elite, maka rakyat perlahan hanya dijadikan alat legitimasi saat pemilu.

Setelah itu suara rakyat mulai kehilangan tempat.

KITA TIDAK KEKURANGAN PEMIMPIN

Negeri ini sebenarnya tidak kekurangan orang yang ingin memimpin.

Setiap pemilu selalu muncul:

  • tokoh,
  • janji,
  • slogan,
  • dan pencitraan.

Tetapi memimpin bukan sekadar berdiri di depan rakyat lalu berbicara tentang harapan.

Kepemimpinan adalah kemampuan menjaga amanah.

Pemimpin sejati harus memahami:

  • penderitaan masyarakat,
  • pentingnya keadilan,
  • cara membangun sistem,
  • dan bagaimana kekuasaan tidak berubah menjadi alat kepentingan pribadi maupun kelompok.

Karena itu kemampuan berbicara bukan kesalahan.

Yang berbahaya adalah ketika kata-kata dipakai untuk:

  • membual,
  • memanipulasi emosi rakyat,
  • menjual harapan palsu,
  • atau mempertahankan kekuasaan tanpa kerja nyata.

Hari ini masyarakat harus mulai membedakan: mana pemimpin yang berbicara untuk melayani rakyat, dan mana yang berbicara hanya untuk membangun citra politik.

DEMOKRASI MEMBUTUHKAN KEDewasaan RAKYAT

Demokrasi tidak akan sehat jika rakyat terus memilih berdasarkan:

  • fanatisme,
  • emosi,
  • ketakutan,
  • atau harapan sesaat.

Rakyat harus mulai melihat:

  • kapasitas,
  • moral,
  • rekam jejak,
  • keberanian menerima kritik,
  • dan kemampuan menyelesaikan masalah nyata.

Karena negara tidak dibangun oleh slogan.

Negara dibangun oleh kualitas manusia yang menjalankan amanah kekuasaan.

BELAJAR DARI KEPEMIMPINAN YANG MEMILIKI HATI

Dalam sejarah Islam, Nabi Muhammad membangun kepercayaan masyarakat bukan pertama-tama dengan kekuasaan, tetapi dengan akhlak dan keteladanan.

Beliau hadir di tengah masyarakat:

  • mendengar,
  • membantu,
  • menjaga amanah,
  • dan menyatukan manusia.

Kepemimpinan beliau tumbuh dari kepercayaan sosial, bukan dari ketakutan.

Inilah yang mulai hilang dalam banyak praktik politik modern: kekuasaan lebih besar daripada hati nurani.

Padahal pemimpin yang tidak memiliki hati terhadap rakyat akan sulit memahami arti amanah.

PENUTUP

Sudah saatnya masyarakat berhenti melihat politik hanya sebagai perebutan kekuasaan.

Politik seharusnya menjadi jalan membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dan partai politik seharusnya menjadi tempat lahirnya pemimpin yang dewasa, bukan tempat memperkuat budaya feodal modern.

Karena bangsa yang besar tidak lahir dari banyaknya elite politik.

Bangsa besar lahir ketika rakyat dan pemimpinnya sama-sama memahami arti tanggung jawab terhadap masa depan bersama.


Postingan populer dari blog ini

Jalan Sunyi Dari Puncak Seulawah

Oleh -
Gambar
Bersama Chief Advisor Parlement USA Di Kantor Partai Republic USA Belajar Mendengar, Etika dan Kesantunan dalam Kepemimpinan pd,  Dr (Hc) Ir. M. Hatta Rajasa Bergabung Dalam Jaringan Partai Dibentuk Prof. Amien Rais Tentang Wacana Negara Federasi Komjen Amerika Berkunjung ke Kantor GRAM di Banda Aceh Setelah menyelesaikan Diskusi setengah hari tentang Politik dan Demokrasi dengan Pengajar Harvard Di Kantor Pemenangan Partai Democrat USA Jalan Sunyi dari Seulawah Mr. Tarmidinsyah Abubakar Goodfathers — Bapak Yang Baik Aceh, dari Seulawah yang sunyi Buku ini adalah seruan untuk membangkitkan akal dan kesadaran politik. Versi HTML ini dirancang agar mudah dibaca, dibagikan, dan dicetak. Daftar Isi Kata Pengantar Profil Penulis Sinopsis Strategi Distrib...
Read more »

BUKU RAKYAT : Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya

Oleh -
Gambar
Lhoksukon & Tanah Luas: Dua Wajah Loyo Pikiran di Tengah Kaya (Kenapa Ibukota dan Industri Besar Justru Melahirkan Kemiskinan Pikiran) --- Pengantar “Di Aceh Utara ada dua tempat yang katanya paling beruntung: satu ibukota kabupaten, satu bekas pusat industri raksasa dunia. Tapi siapa sangka, justru di situlah loyo pikiran tumbuh paling subur.” Buku ini lahir bukan untuk menghina, tapi untuk menyadarkan. Lhoksukon dan Tanah Luas seharusnya menjadi motor kemajuan Aceh Utara, tapi kenyataannya kekayaan fisik tidak menular ke kecerdasan masyarakat. Di sini, kita menelusuri bagaimana industri besar, birokrasi, budaya politik, dan pendidikan membentuk mental pasif, loyalitas buta, dan ketergantungan ekonomi. Setiap bab dilengkapi data lapangan, cerita nyata, dan analisis sosial, yang bertujuan: 1. Mengungkap akar kelemahan berpikir masyarakat. 2. Menunjukkan bagaimana ketergantungan dan loyalitas buta terbentuk. 3. Memberikan jalan keluar nyata untuk membangkitkan kesadaran, kemandirian...
Read more »

Hak Referendum Rakyat Aceh Bukan Mustahil

Oleh -
Gambar
  Hak Rakyat Aceh dan Buku Putih UUPA Minimalis Aceh memiliki sejarah panjang perjuangan untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk hak menentukan masa depan melalui klausul referendum dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) . Sayangnya, hingga saat ini, banyak klausul penting dalam UUPA belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah pusat. Buku Putih UUPA Minimalis ini saya persembahkan untuk rakyat Aceh yang menuntut pengakuan haknya sebagai konsekuensi dari pengkhianatan terhadap janji dan kesepakatan sebelumnya. Dokumen ini menjadi seruan agar UUPA dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya, serta menjadi pengingat bahwa referendum bukanlah hal yang mustahil bagi rakyat Aceh. Beberapa fakta penting yang disoroti dalam Buku Putih: Banyak klausul MoU Helsinki dan UUPA, seperti pengelolaan sumber daya alam dan transparansi keuangan, belum terealisasi. Beberapa pasal dalam UUPA telah dibatalkan atau dicabut, termasuk Pasal 74 dan Pasal 256. Keti...
Read more »