Politik Teungku
Hari ini kita bahas politik teungku, menarik perhatian saya kala beberapa orang teman saya dari dayah bicara nyerempet ke politik pragmatis dan terbaca kepentingannya begitu kental bhw urusan politik dan kepemimpinan daerah idealnya ditangan teungku.
____________________________________
Mari Kita Bedah Ringkas Logikanya,,,,
Landasan yang selalu harus diingat :
Pertama : Indonesia bukan negara Islam meski kebijakannya memuat sebahagian besar nilai dalam Islam karena rakyatnya dominan Islam
Kedua : Kita bicara idealnya membangun negara dan rakyat Indonesia bukan bicara merusak atau memperjuangkan ideology lain
Ketiga : Konstitusi negara adalah yang utama sementara ideology teology perlu mewarnai sebagai penyempurnaan dalam menegakkan konstitusi sehingga menjadi adil bagi seluruh elemen bangsa
Keempat : Politik Dunia dan Indonesia itu sebahagian besar menganut azas demokrasi dan merupakan kewajiban negara yang telah menetapkannya sebagai bahagian dari pembangunan nasional rakyat Indonesia.
Kelima : Kita tidak membicarakan sisi lain nilai dan perjuangan masyarakat Aceh tentang Aceh untuk negara.
Ini batasan landasan pembahasan kita tentang politik hari ini.....profesional aja ya,,,
____________________________________
Perlu diingat bahwa POLITIK itu sangat luas, sementara PARTAI politik itu adalah sebahagian dari politik.
Lalu yang mana jalur politik pragmatis?
Ketika anda memilih bergabung atau mendukung partai politik tertentu. Kapan lagi? Ketika anda bersaing dan menjadi pendukung resmi salah satu partai politik itu, Kapan lagi? ketika anda menjadi kontestan atau pendukung resmi calon kepala daerah yang diusulkan oleh partai politik atau mendukung resmi atau menjadi kandidat perseorangan dalam pemilihan kepala daerah maupun kepala negara.
Lalu, Politik yang mana?
Pelembagaan tokoh-tokoh masyarakat yang memikirkan urusan bermasyarakat, urusan beragama, urusan pemeliharaan budaya, adat dan nilai lainnya yang dominan membuat ketergantungan sebahagian besar masyarakat baik mentalitas maupun moralitas disuatu daerah maupun negara. Dimana tokoh-tokoh ini kemudian mempengaruhi pemerintah bahkan arah pembangunan daerah maupun negara secara signifikan.
Jika pembagaan politik ini berjalan baik dan para tokoh masyarakat tadi mampu memposisikan diri pada tempatnya maka politisi partai itu posisinya tentu saja jauh dibawah pengaruh para tokoh masyarakat. Keberadaan partai politik dan penentuan diterima atau ditolak oleh daerah tentu saja dipengaruhi oleh para tokoh masyarakat tadi.
Jadi sesungguhnya tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh itu jauh lebih berharga dan mulia daripada tokoh partai politik atau politisi pragmatis. Merekalah yang disebut berpolitik, karena dengan mental dan moralnya bisa menggerakkan orang. Karena tokoh masyarakat itu dibentuk dengan mental dan moral sehingga terbangun kepercayaan publik kepadanya. Sementara tokoh partai politik tidak memetingkan kepercayaan tetapi bagaimana merebut jatah kekuasaan dengan berbagai cara adalah target utamanya.
Lantas, Dimana Idealnya posisi Teungku yang pekerjaannya sehari-hari sebagai guru sosial terutama dalam beragama dalam pembentukan mental dan moralitas sosial. Tentu saja mereka harus memilih sebagai tokoh masyarakat atau dalam pelembagaan politik serta menghindar masuk dalam pragmatisme politik apalagi jelas-jelas menjadi kontestan partai politik.
Karena bila Teungku sudah terjun kedunia politik pragtis maka ia telah menjerumuskan diri dalam ruang yang sempit dan telah menjatuhkan diri dan marwahnya. Kenapa? Karena Teungku sudah bermain diranah yang pertarungan moral dan mental yang sangat tipis dan tergantung pemimpin pragmatis di daerah itu.
Terus apalagi yang dihadapi jika tidak menghormati ketentuan hukum ini? Mereka Teungku dan tokoh masyarakat harus siap-siap untuk tidak dipercaya lagi oleh publik, kenapa?
Karena mereka teungku harus ada pada posisi dalam landasan diatas pada alinea kedua tulisan ini mereka tidak bisa lagi berkata untuk kepentingan Islam 100 persen tapi harus berada dalam ranah toleransi lintas agama sebagai pemimpin daerah dengan kesepakatan hukumnya pancasila bukan Alquran dan Hadist. Karena itulah ulama yang masuk kepolitik pragmatis belum setahun menjadi kepala daerah dicerca dan dihina diberi gelar baru Munafiq.
Kenapa? Karena dia selama ini sebagai pembawa moral dan berkata sesuai ajaran agama namun setelah dalam politik pragmatis dia harus mensiasati antara konstitusi negara dan kepentingan agamanya.
Maka berhati-hatilah bagi kalangan ulama dan teungku dalam memilih opsi ini. Saya kuatir kedepan tidak akan ada lagi ulama yang dipercaya masyarakat sebagaimana ulama dimasa lalu yang berkonsentrasi pada penguatan nilai Islam dan budaya menjadi sekumpulan guru daerah dan guru bangsa rakyat Aceh yang dihormati dan dihargai oleh masyarakat jauh melebihi pemimpin pemerintahan.
Nah,,,Ada yg bilang itu kan cara Belanda dimasa lalu mengajarkan spy ulama tidak peduli politik, ingat bhw masa itu politik nasional belum dilembagakan dan kita belum bisa memisahkan yang mana politik pragmatis yang domain aturan main atau (law game) pemerintahan dan yang mana aturan bermasyarakat yang mengajarkan kesalehan sosial politik.
Tentu saat itu belum ada pancasila dan UUD 45 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Ketika masyarakat bergerak bukan dlm kepentingan partai politik tapi kepentingan politik yang lebih luas yakni kemerdekaan dari penjajah dan itu adalah pekerjaan para tokoh, pemuka masyarakat, alim ulama yang dapat disebut sebagai salah satu perjuangan POLITIK bukan perjuangan Partai Politik.
Karena itu dimasyarakat yang sudah banyak memahami maka kita sering temukan orang mengatakan "Bek ka hue ulama dalam politik" padahal yg tepat "Bek ka hue ulama dalam Partai politik"
Terimakasih. Semoga bermanfaat.
Salam
