Rekruiment Oleh Pemerintah Perlu Transparan

Salah satu masalah yang memicu persekongkolan dan biang kolusi, korupsi dan nepotisme adalah Rekruitmen tertutup terhadap stakeholders pendukung dan Rekrimuitmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Honor dan Kontrak di Pemda.

Disinilah dituntut kearifan pimpinan daerah bila mereka ingin memimpin rakyat yang sesungguhnya. Saya tidak ingin memperlebar betapa media-media yang mendukung kepala daerah yang diorder untuk memperlancar image dan citra positif aktivitas kepala daerah dimana setiap berita baik harus dibayar dengan harga fantastis, misalnya sepuluh berita pemerintah daerah membayarnya dengan tagihan Seratus Juta Rupiah.

Jaman keterbukaan ini seharusnya pemerintah mempersiapkan pengumuman2 Rekruitmen melalui media resmi yang terbuka untuk setiap penerimaan baik elemen supporting kinerja maupun manajemen asistensi, sehingga mereka tidak menjadi benalu yang menambah beban yang menghisap hak, uang dan fasilitas rakyat.

Sering kita dengar si fulan, si fulen telah diangkat menjadi pejabat ini dan itu namun seleksi dilakukan secara tertutup. Tentu yang mendapat bagian adalah orang-orang yang bermain disekitar kekuasaan yang mereka berada dalam suatu manajemen yang selalu ada meski terjadi pergantian pimpinan daerah sekalipun. 

Seringkali kelompok ini yang membangun kanal-kanal kearah negatif dalam pemerintahan, yang tentunya pengendalian terhadap simpul2 uang negara yang pada akhirnya merugikan pembangunan rakyat. Ini ibarat agen yang jumlah komisinya tidak diatur dalam peraturan negara maupun peraturan daerah.

Jika ini tidak mampu dieleminir maka terhadap proyek-proyek pada Dinas (SKPA) tentu mereka bisa menyandromi untuk diarahkan pada kepentingan petualang yang membayar. 

Kenapa ini bisa terjadi?

Bermula dari sistem Rekruitmen yang tertutup, dimana orang-orang liar masuk dalam sistem pemerintahan, mempengaruhi pengambil keputusan yang menguntungkan diri dan kelompoknya dan menafikan nilai-nilai transparansi dalam melaksanakan keputusan dalam pemerintahan.

Oleh karena itu rakyat dalam pemilihan kepala daerah jangan menganggap semua yang terpikirkan oleh mereka secara kasat mata akan menjadi penyelamat sebagaimana yang mereka pikirkan. Apalagi terhadap seorang kepala daerah seharusnya rakyat harus mengetahui tingkat kemampuan calon kepala daerah karena yang dibutuhkan bukan sebatas sikap dan semangat membantu rakyat tetapi ia perlu ilmu dan strategi mengelola pemerintahan secara baik.

Karena itu seringkali setelah rakyat memilih seseorang dan mempercayainya secara penuh maka belum sampai setahun mereka sudah mulai mencaci maki dan kecewa. Karena si pejabat tidak bisa membantunya meski mereka dekat dan saling mengenal. 

Jika mengandalkan semangat maka setiap sisi kerja pemerintahan itu kita dihadapkan dengan desicion maker (membuat keputusan) ketika anda minim ilmu maka anda akan memulai dengan cara yang salah dan secara terus menerus anda harus mengawal pekerjaan yang telah salah itu hingga akhir pemerintahan anda. 

Pengelolaan pemerintahan itu bukan perkara mudah sebagaimana anda melihatnya mereka menandatangani, membagi uang dan kedudukan bagaikan raja dalam kacamata awam. Mereka membuat skenario sebuah pemerintahan, memanage orang bekerja untuk kemudian mengendalikan sosial, maka ada kepala daerah yang cerdas sebagaimana mereka bisa membangun dengan tanpa pemborosan anggaran negara tapi pemberdayaan sosial berjalan secara baik. Karena mereka didampingi oleh orang-orang yang memiliki keahlian dibidang masing2, misalnya staf ahli bukan sekedar nama tapi ia memang ahli dibidangnya.

Sementara yang kita saksikan di daerah kita kepala daerah seringkali menampilkan investor sebagai alih issu untuk menutupi perkara kegagalannya dengan batasan anggaran daerah. Padahal investor itu jikapun ada hanya sebatas kepentingan keuangan kepala daerah sendiri dan rakyat hanya kebagian pekerjaan di sektor buruh bahkan selebihnya hanya sebagai penghisap asap cerobong pabrik itu.

Atas dasar itulah maka Rekruitmen menjadi suatu ukuran kesungguhan seorang kepala daerah dalam rangka membangun sosial, karena disitu mereka mendapatkan inisiatif-inisiatif serta ide2 gagasan yang brillian dalam membangun masyarakat secara komprehensif dan memahami sisi lemah dari pola pemberdayaan sosial. Jika seorang kepala daerah membuat kegiatan secara parsial maka dapat dipastikan hasilnya akan nihil pula, dan rakyat kembali terjerembab dalam kondisi yang tidak berubah.

Karena itulah maka program pembangunan rumah dhuafa saja tidak pernah tuntas meski bertahun2 pemerintah menurunkan anggarannya, karena sumber daya yang ada disekeliling kekuasaan itu bukan orang yang berkompeten mendorong keterbukaan tapi dari awal mereka masuk sudah berkolusi tentu hasil kerjanya nyaris menyerupai raksasa korupsi di daerah. 

Karena itulah uang Aceh yang begitu banyak kemudian terpendam dan hilang dilingkungan pengelola yang menggurita endingnya rakyat Aceh tetap aja miskin seumur masa.

Salam