REFORMASI BUKAN MASALAHNYA, PENGKHIANATAN TERHADAP REFORMASI ADALAH MASALAHNYA

Oleh: Tarmidinsyah Abubakar

Belakangan ini muncul kembali narasi yang menyalahkan Reformasi 1998 sebagai sumber seluruh persoalan Indonesia. Bahkan ada yang menyebut Reformasi sebagai kesalahan sejarah yang harus diperbaiki dengan mengembalikan sistem politik masa lalu.

Narasi semacam ini terdengar menarik di tengah kekecewaan masyarakat terhadap kondisi ekonomi, korupsi, oligarki, dan ketimpangan sosial. 

Namun pertanyaannya sederhana:

Benarkah Reformasi yang gagal, atau justru cita-cita Reformasi yang tidak pernah dijalankan secara konsisten?

Cara Ilmu Pengetahuan Menilai Negara

Dalam ilmu politik, ekonomi, dan pembangunan, kemajuan suatu negara tidak diukur berdasarkan seberapa kuat seorang pemimpin atau seberapa besar kekuasaan negara.

Negara dinilai melalui indikator yang terukur:

Tingkat kemiskinan.

Kualitas pendidikan.

Akses kesehatan.

Kebebasan sipil.

Kualitas institusi hukum.

Tingkat korupsi.

Distribusi pendapatan.

Kesempatan ekonomi.

Partisipasi politik warga.

Karena itu, menyimpulkan bahwa seluruh masalah Indonesia disebabkan Reformasi adalah kesimpulan yang terlalu sederhana.

Apakah Sebelum Reformasi Semua Baik-Baik Saja?

Jika Reformasi dianggap sumber masalah, maka harus dijelaskan mengapa sebelum Reformasi tetap terjadi:

Korupsi yang masif.

Sentralisasi kekuasaan.

Kesenjangan Jawa dan luar Jawa.

Pembatasan kebebasan pers.

Dominasi kelompok elit tertentu.

Ketergantungan ekonomi pada utang luar negeri.

Artinya banyak persoalan yang sebenarnya sudah ada jauh sebelum tahun 1998.

Reformasi lahir justru sebagai respons terhadap berbagai masalah tersebut.

Yang Gagal Bukan Reformasi, Tetapi Pelaksanaannya

Reformasi memiliki tujuan yang jelas:

Membatasi kekuasaan agar tidak absolut.

Memperkuat pengawasan terhadap pemerintah.

Menjamin kebebasan berpendapat.

Menciptakan pemerintahan yang akuntabel.

Memberikan ruang partisipasi rakyat.

Jika hari ini masih ada korupsi, oligarki, dan penyalahgunaan kekuasaan, maka pertanyaan yang harus diajukan adalah:

Siapa yang mengkhianati semangat Reformasi?

Bukan menyalahkan Reformasi itu sendiri.

Sama seperti seseorang yang gagal menjalankan aturan lalu lintas. Yang salah bukan aturan lalu lintasnya, melainkan pelanggarannya.

Bahaya Nostalgia Politik

Dalam banyak negara, ketika masyarakat kecewa terhadap kondisi ekonomi dan politik, selalu muncul godaan untuk mengidealkan masa lalu.

Padahal sejarah menunjukkan bahwa tidak ada rezim yang sempurna.

Kekuasaan tanpa pengawasan selalu berpotensi melahirkan penyimpangan.

Demokrasi memang tidak sempurna. Demokrasi sering lambat, berisik, dan penuh perdebatan. Namun demokrasi memiliki satu keunggulan yang tidak dimiliki sistem otoriter:

Rakyat masih memiliki hak untuk mengoreksi penguasa tanpa harus menggulingkan negara.

Masalah Indonesia Hari Ini

Persoalan Indonesia bukan terletak pada Reformasi.

Persoalan Indonesia adalah:

Lemahnya penegakan hukum.

Kuatnya oligarki ekonomi-politik.

Ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Rendahnya kualitas pendidikan politik.

Korupsi yang terus beradaptasi dengan sistem baru.

Masalah-masalah tersebut tidak akan selesai hanya dengan mengganti konstitusi atau menghidupkan kembali romantisme masa lalu.

Penutup

Indonesia tidak membutuhkan langkah mundur.

Indonesia membutuhkan keberanian untuk menyelesaikan pekerjaan Reformasi yang belum selesai.

Yang harus diperkuat adalah supremasi hukum, transparansi pemerintahan, pemerataan ekonomi, dan pengawasan terhadap kekuasaan.

Karena ukuran keberhasilan sebuah negara bukan seberapa kuat penguasanya, melainkan seberapa sejahtera rakyatnya, seberapa adil hukumnya, dan seberapa besar kesempatan yang dimiliki setiap warga untuk menentukan masa depannya sendiri.

Masalah Indonesia bukan karena Reformasi terlalu jauh berjalan. Masalah Indonesia justru karena banyak agenda Reformasi yang belum pernah benar-benar diwujudkan.